Kemenkum Malut Harmonisasi Tiga Ranpergub, Perkuat Kualitas Regulasi Daerah di Bidang Sosial, Tata Kelola Pemerintahan, dan Penanggulangan TBC

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan Rapat Harmonisasi tiga Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Maluku Utara, Kamis (19/11), pukul 16.00 WIT hingga selesai, bertempat di Ruang Pala Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Harmonisasi ini melibatkan perwakilan Biro Hukum, Biro Organisasi, dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari upaya memastikan rancangan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tiga Ranpergub yang dibahas meliputi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial; Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; serta Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026–2030.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, dengan menugaskan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk menjadwalkan pelaksanaan harmonisasi bersama perangkat daerah terkait.

Dalam arahannya, Mia Kusuma Fitriana menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kualitas yang baik, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui harmonisasi ini, kita ingin memastikan setiap rancangan peraturan gubernur tidak hanya memenuhi aspek formal dan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki substansi yang tepat dan dapat diimplementasikan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Maluku Utara,” ujarnya.

Selanjutnya, Mustafa Hasan selaku perwakilan Biro Hukum Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa ketiga Ranpergub tersebut diajukan untuk diharmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara guna memastikan seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi sebelum ditetapkan.

Pembahasan pertama dilakukan terhadap Ranpergub tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial. Dalam pembahasan tersebut, tim perancang mengidentifikasi bahwa rancangan ini merupakan delegasi dari Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena itu, bagian konsiderans perlu diubah dan disesuaikan dengan dasar hukum yang tepat. Sementara dari sisi teknis pembentukan, rancangan tersebut dinilai sudah cukup baik dengan beberapa catatan perbaikan.

Pembahasan kedua terkait Ranpergub tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Secara umum, rancangan tersebut telah sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Sugeng Harijanto dari Biro Organisasi menjelaskan bahwa penyusunan Ranpergub ini diperlukan untuk menyesuaikan pedoman penyusunan SOP dengan sejumlah ketentuan teknis dari Kementerian Dalam Negeri serta kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan tidak terjadi kekosongan hukum dalam penyusunan SOP pada berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada Ranpergub tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026–2030. Dalam harmonisasi, tim perancang menilai bahwa rancangan tersebut bukan merupakan pendelegasian dari Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Dengan demikian, konsiderans perlu disesuaikan, sedangkan dari aspek teknis pembentukan, rancangan dinilai telah disusun dengan cukup baik, jelas, dan lugas.

Hesty Elvianty selaku perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara turut menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026–2030 diselaraskan dengan rencana aksi Kementerian Kesehatan. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung target nasional, yaitu terwujudnya eliminasi tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2030.

Menutup rangkaian pembahasan, Eki Indra Wijaya selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menyampaikan bahwa secara umum ketiga Ranpergub telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Ia juga mengharapkan agar para pemrakarsa segera menindaklanjuti catatan hasil harmonisasi dan menyerahkan draf bersih dalam waktu 3–5 hari kerja.

“Setelah proses harmonisasi ini, kami berharap seluruh catatan perbaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemrakarsa. Penyerahan draf bersih sesuai batas waktu yang telah disepakati menjadi langkah penting agar ketiga rancangan peraturan gubernur dapat segera memasuki tahap finalisasi,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan pendampingan pembentukan produk hukum daerah bersama Biro Hukum dan perangkat daerah pemrakarsa. Tindak lanjut harmonisasi akan dilakukan melalui penyempurnaan substansi dan teknis rancangan serta penyerahan draf bersih untuk proses finalisasi, sehingga regulasi yang dihasilkan berkualitas, selaras dengan ketentuan hukum, dan mendukung kebutuhan pembangunan di Provinsi Maluku Utara.