Ketum KERIS: Lanjutkan Legacy Jokowi, Prabowo Gibran Harus Up Grade Menkop dan Bentuk Badan Keuangan Ekonomi Rakyat
Jakarta,_ Indonesia harus sukses jemput puncak bonus demografi 2030. Kalau gagal akan terjadi malapetaka demografi. Yaitu pengangguran, kemiskinan dan kelaparan mbludak dimana-mana ujung dan akhirnya terlalu mahal ongkosnya bagi NKRI. Oleh karena kehadiran negara harus totalitas berpihak ke 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat. Dan itu ada dipundak pemerintahan Prabowo Gibran 2024-2029, kenapa?, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun ATMO, M. Biomed saat wawancarai oleh Pimred Harian Terbit, Jakarta, Senin, 26/2/2024.
Lebih lanjut Ketua Umum APKLI Perjuangan ini menyampaikan, walau mesti disempurnakan legacy keperpihakan Jokowi ke ekonomi rakyat harus dilanjutkan dan dipercepat. Ketika pandemi covid-19 Jokowi hadirkan negara selamatkan ekonomi rakyat. Prabowo Gibran wajib lindungi bahkan unggulkan ekonomi rakyat hadapi one world digital of economy. Karena setiap saat bisa timbulkan “pandemi ekonomi” dinegeri ini. Oleh karena itu Prabowo Gibran harus segera hadirkan UU Ekonomi Digital Indonesia, kenapa? Minimal 14.500 pasar tradisional, 4,1 juta kelontong, puluhan juta kuliner, 6 juta ojol serta ekonomi rakyat lainnya harus dilindungi, diayomi dan dikanalisasi negara agar mampu bertahan dan unggul. Juga untuk percepat digitalisasi, integrasi bank data yang valid dan dongkrak penerimaan negara.
Dokter ahli kekebalan tubuh mantan Pembantu Rektor Undar Jombang Jatim ini menegaskan, sekali lagi, negara harus hadir totalitas berpihak ke ekonomi rakyat sebagai prasyat Indonesia sukses jemput puncak demografi 2030. Oleh karena itu apa yang sudah dilegacykan Jokowi harus dilanjutkan, dipercepat dan disempurnakan. Untuk itu, Prabowo Gibran harus up grade status Kemenkop dan UKM RI dari kementerian negara jadi departemental. Menjadi rumah besar penyatuan dari seluruh kelembagaan negara yang terkait ekonomi rakyat beserta anggarannya. Lebih dari itu, Prabowo Gibran harus bentuk Badan Keuangan Ekonomi Rakyat RI yang bertanggungjawab langsung ke Presiden. Tujuannya adalah dongkrak akses permodalan ekonomi rakyat yang saat ini baru 20% minimal jadi 40% dari total plafon nasional per tahunnya.
Lelaki sahaja bernyali besi beton ini sampaikan fakta dilapangan selama13 tahun dampingi pelaku ekonomi rakyat dan menemukan benang merah bahwa kementerian dan atau lembaga negara yang terkait dengan ekonomi rakyat sarat konflik interest ketika diamanahkan tata kelolanya ke personil dari parpol. Tidak efektif dan sarat penyalagunaan. Oleh karena itu, Prabowo Gibran harus berani tempatkan personil non parpol di kementerian atau lembaga yang terkait ekonomi rakyat. Paling tidak di pos Kemenkop dan UKM, Kemendag, Kemenaker, Kementan, dan KKP RI. Kenapa? Karena negara harus totalitas dan fokus lindungi dan unggulkan ekonomi rakyat agar Indonesia berhasil jemput puncak bonus demografi 2030. Lebih dari itu, juga berhasil transformasi Indonesia maju, adil dan makmur 2045.***
