Kemenkum Malut Harmonisasi Empat Produk Hukum Daerah Kabupaten Pulau Morotai

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap empat rancangan produk hukum daerah Kabupaten Pulau Morotai, Selasa (17/11). Kegiatan berlangsung secara hybrid melalui Zoom Meeting dan bertempat di Ruang Pala Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara.

Empat rancangan produk hukum yang dibahas terdiri atas dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) dan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu Ranperbup tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai; Ranperbup tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi; Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Pelaksanaan harmonisasi ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Malut dalam memastikan setiap rancangan produk hukum daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan tersebut juga menjadi perhatian dan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, yang ditindaklanjuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, melalui penjadwalan pelaksanaan harmonisasi bersama para Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kakanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan strategis untuk memastikan setiap rancangan produk hukum daerah memiliki landasan hukum yang kuat, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami berharap melalui harmonisasi ini, produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal dan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki kualitas substansi yang baik, implementatif, serta memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Topan Sopuan.

Dalam arahannya, Mia Kusuma Fitriana menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Ia mengajak pemerintah daerah selaku pemrakarsa untuk aktif memberikan tanggapan dan masukan terhadap hasil harmonisasi agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan rancangan regulasi yang berkualitas.

“Harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan produk hukum daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah proses ini, rancangan akan dilanjutkan ke tahapan fasilitasi di Biro Hukum Provinsi. Oleh karena itu, surat hasil harmonisasi dari Kantor Wilayah menjadi salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam proses tersebut,” jelas Mia.

Ia juga mengingatkan agar pemrakarsa segera menindaklanjuti seluruh catatan hasil harmonisasi dengan melakukan perbaikan dan menyerahkan draf bersih dalam waktu lima hari kerja. Hal ini perlu diperhatikan mengingat batas akhir pengajuan harmonisasi berdasarkan surat edaran Kementerian Hukum adalah 20 November 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sulaiman Basri, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bersama perwakilan Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Dalam sambutannya, Sulaiman menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk senantiasa melaksanakan harmonisasi terhadap produk hukum daerah sebagai bagian dari pemenuhan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, proses harmonisasi diperlukan untuk memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak menimbulkan pertentangan dalam penerapannya.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil harmonisasi terhadap masing-masing rancangan. Untuk dua Ranperbup, yakni tentang Tata Cara Pencairan Dana APBD Kabupaten Pulau Morotai dan tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi, hasil analisis menunjukkan bahwa substansi keduanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, masih diperlukan sejumlah penyempurnaan teknis, antara lain perumusan ulang norma agar lebih jelas dan mudah dipahami, serta perbaikan penulisan konsideran dan dasar hukum.

Sementara itu, terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tim harmonisasi memberikan sejumlah catatan terkait muatan rancangan yang sebagian besar merupakan saduran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam perumusan pasal dan penggunaan tanda baca agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adapun Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dinilai telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, terdapat beberapa catatan minor yang perlu disempurnakan, khususnya terkait penulisan dalam ketentuan umum.

Menanggapi hasil harmonisasi tersebut, Sulaiman Basri menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan serta catatan yang diberikan oleh tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Malut. Ia menyatakan bahwa seluruh masukan, terutama terkait pendefinisian, penyaduran, dan perumusan ulang sejumlah pasal, akan menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Rapat harmonisasi ditutup oleh Eki Indra Wijaya, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut. Ia meminta agar pemerintah daerah segera menyampaikan draf bersih hasil perbaikan melalui aplikasi e-Harmonisasi. Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai agar semakin rutin melaksanakan harmonisasi terhadap rancangan produk hukum daerah sehingga regulasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, selaras dengan ketentuan hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Malut menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas. Tindak lanjut atas seluruh catatan harmonisasi akan dikoordinasikan bersama Bagian Hukum dan pemrakarsa guna memastikan penyempurnaan rancangan serta penyerahan draf bersih dapat segera dilakukan untuk proses finalisasi.