Fraksi Partai Gerinda Tegaskan Kebijakan Ekonomi Harus Diarahkan untuk Pertumbuhan Ekonomi

Fraksi Partai Gerindra menegaskan kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan dan berkedaulatan. Dalam mencapai sasaran tersebut pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesempatan kerja serta mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

“Hal tersebut semakin penting untuk diperhatikan, mengingat dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan masyarakat sejak awal tahun 2020 masih berlanjut hingga kini. “Penurunan kesejahteraan masyarakat yang dimaksud antara lain tercermin dari menurunnya pengeluaran konsumsi rumah tangga” pungkas Juru Bicara F-Gerindra DPR RI Wihadi Wiyanto saat menyampaikan pandangan fraksi atas RAPBN 2022 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2021).

Anggota Komisi XI DPR RI ini menyampaikan, pada pencapaian pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi Covid-19 yang tidak mencapai target, dan pertumbuhan ekonomi minus 2,07 persen pada tahun 2020. Ia mengingatkan pemerintah bahwa mematok asumsi pertumbuhan yang terlalu tinggi sebab jika realisasinya tidak sesuai target perencanaan akan berdampak pada penurunan belanja negara dan pendapatan negara.

Wihadi meminta pemerintah untuk menurunkan defisit anggran hingga 4,0 persen sampai 4,5 persen. Hal ini mengacu pada realisasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2020 yang mencatat defisit APBN sebesar 6,14 persen dan outlook APBN 2021 sebesar 5,82 persen, maka dalam RAPBN TA 2022 pemerintah mengusulkan defisit sebesar 4,85 persen dari PDB.

“Kami usulkan agar pemerintah menurunkan defisit anggaran hingga 4 persen, karena defisit yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2022 masih lumayan tinggi apalagi saat pandemi ini APBN juga berdampak,” pungkas Wihadi menutup pandangan fraksinya. (*/cr2)

Sumber: dpr.go.id