Bapas Magelang Audiensi dengan Bupati, Perkuat Sinergi Pelaksanaan KELAYAN BINTER
MAGELANG – Dalam rangka pelaksanaan kegiatan KELAYAN BINTER, Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang melaksanakan audiensi dan koordinasi bersama Bupati Magelang, Grengseng Pamuji. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam membangun komunikasi serta mempererat hubungan kelembagaan antara Bapas Magelang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang.
Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Bapas Magelang, Ari Rahmanto, didampingi Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak (BKA), Harum Erlangga, dan Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), Dwi Haryanto. Dalam pertemuan tersebut, Bapas Magelang menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan KELAYAN BINTER sekaligus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendukung kelancaran kegiatan.
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, menyambut baik pelaksanaan kegiatan KELAYAN BINTER yang diinisiasi oleh Bapas Magelang. Beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang menerima dan mendukung kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun sinergi serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Magelang menyambut baik pelaksanaan kegiatan KELAYAN BINTER. Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat di Kabupaten Magelang.”
Sementara itu, Kepala Bapas Magelang, Ari Rahmanto, menyampaikan apresiasi atas sambutan baik yang diberikan oleh Bupati Magelang. Beliau berharap audiensi ini dapat menjadi awal terjalinnya koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan antara Bapas Magelang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
“Kami berharap melalui audiensi ini, hubungan koordinasi dan sinergi antara Bapas Magelang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dapat semakin erat, sehingga pelaksanaan kegiatan KELAYAN BINTER dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.”
Melalui audiensi ini, Bapas Magelang terus berkomitmen membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat pelaksanaan tugas pemasyarakatan serta menghadirkan pelayanan yang semakin optimal bagi masyarakat.
