3 Posbankum Teraktif di Maluku Utara, Dorong Akses Keadilan bagi Masyarakat
Ternate – Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa dan kelurahan memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum. Dalam memperkuat peran tersebut, Posbankum patut menyampaikan laporan atas setiap layanan yang telah diberikan.
Berdasarkan data posbankum.kemenkum.go.id per Oktober 2026, Posbankum Desa Bale, Kota Tidore Kepulauan menempati peringkat pertama dengan 59 Laporan. Kedua disusul Posbankum Desa Aha, Kabupaten Pulau Morotai dengan 57 Laporan, dan ketiga Posbankum Kelurahan Akehuda, Kota Ternate dengan 54 Laporan.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Topan Sopuan menyampaikan dukungan terhadap keberadaan dan penguatan Posbankum sebagai bagian penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Menurut Topan, tingginya aktivitas pelayanan pada Posbankum menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan bantuan hukum yang mudah dijangkau.
Topan juga mendorong agar 1.185 Posbankum di Malut terus meningkatkan kualitas pelayanan, aktif dalam tahapan pelaporan, membangun koordinasi dengan berbagai pihak, serta memastikan masyarakat dapat memperoleh layanan hukum secara mudah, cepat, dan tepat.
“Peran Posbankum ini sangat penting dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Baik melalui mediasi, konsultasi, literasi hukum, dan rujukan advokat. Posbankum juga berperan dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan,” ungkap Topan, Rabu (11/11/2026).
Senada, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menjelaskan bahwa pelaporan layanan Posbankum memegang peran penting sebagai bentuk informasi dan komunikasi, menjadi dasar evaluasi kinerja, dan acuan perumusan kebijakan bantuan hukum agar akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu berjalan optimal dan transparan.
“Posbankum harus aktif secara nyata melalui layanan yang responsif, termasuk tertib pelaporan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Capaian tiga Posbankum tersebut menjadi gambaran positif atas semakin aktifnya pelayanan hukum yang hadir di tengah masyarakat. Posbankum Desa Bale, Desa Aha, dan Kelurahan Akehuda, harus menjadi motivasi bagi paralegal untuk melaporkan layanan Posbankum di masing-masing desa dan kelurahan.
Keaktifan pelaporan Posbankum menunjukkan bahwa pelayanan hukum di tingkat akar rumput dapat berjalan secara aktif ketika didukung oleh pengelola yang responsif dan koordinasi yang baik. Posbankum yang aktif dan responsif, diharapkan masyarakat tidak lagi merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi maupun layanan hukum ketika menghadapi persoalan hukum, sehingga tercipta pelayanan hukum yang semakin dekat, mudah, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Maluku Utara.
