Wapres Gibran Terima Gelar Adat “Kaicil Kastela” oleh Kesultanan Ternate
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku Utara, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima gelar kehormatan adat “Kaicil Kastela” dari Kesultanan Ternate. Penganugerahan berlangsung khidmat dalam upacara adat di Kedaton Kesultanan Ternate, Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara, Kamis (16/10/2025).
Setibanya di Kedaton, Wapres disambut dengan prosesi adat yang diawali dengan Tarian Soya-Soya, sebuah tarian kepahlawanan yang menjadi simbol penghormatan bagi tamu agung. Penyambutan dilanjutkan dengan ritual Joko Kaha atau upacara “injak tanah,” sebagai tanda diterimanya Wapres secara adat oleh masyarakat Kesultanan Ternate.
Usai prosesi penyambutan, Wapres menuju Ruang Foris Lamo, tempat digelarnya upacara utama penganugerahan gelar yang dipimpin langsung oleh Sultan Ternate, Hidayat M. Sjah.
Dalam suasana yang penuh khidmat, Sultan membacakan naskah penobatan gelar kehormatan adat, kemudian menyematkan Dastar Ngungare (ikat kepala khas Ternate) dan pin kehormatan kepada Wapres sebagai simbol sahnya gelar “Kaicil Kastela.”
“Kaicil Kastela, Insya Allah Bapak selepas dari kamar puji, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala di muka bumi. Amin ya Rabbal ’Alamiin,” ujar Sultan di akhir pembacaan naskah penobatan.
Sultan Hidayat M. Sjah menjelaskan, Kaicil merupakan gelar bangsawan tertinggi di Ternate, sedangkan Kastela merujuk pada sebutan bagi tokoh yang berjasa membangun sebuah kota di wilayah bawah Ternate. Dengan demikian, gelar “Kaicil Kastela” menjadi lambang penghormatan kepada sosok yang dinilai membawa kemajuan dan keberkahan bagi masyarakat.
Upacara adat ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Imam Kesultanan Ternate, Taher Ma’but, kemudian diakhiri dengan ucapan selamat dari Sultan Ternate, para Bobato Dunia dan Bobato Akhirat, serta para tamu undangan yang hadir.
Penganugerahan ini mencerminkan penghargaan masyarakat adat Ternate terhadap upaya Wapres dalam memperkuat persatuan bangsa serta perhatiannya terhadap pembangunan daerah, termasuk wilayah-wilayah kepulauan di kawasan timur Indonesia.
