Urgensi Peran PPNS dalam Penyidikan, Kemenkum Catat 106 PPNS di Malut
Ternate — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mengikuti kegiatan penguatan layanan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) secara virtual, Selasa (2/7/2025).
Direktur Pidana Ditjen AHU, Taufiqurrakhman menyampaikan bahwa PPNS memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan, serta melakukan tindakan hukum yang diperlukan dalam penyidikan tindak pidana sesuai dengan bidang tugasnya.
“Untuk itu, penguatan peran sentral PPNS di wilayah Indonesia menjadi sangat penting,” ungkapnya.
Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin yang turut mengikuti kegiatan menyampaikan bahwa saat ini jumlah PPNS di wilayah Malut yang tercatat sebanyak 106 orang.
Chusni mendorong penguatan koordinasi antarinstansi, legalitas PPNS, serta mekanisme mutasi dan pelaporan yang harus dipenuhi oleh masing-masing lembaga di Malut.
“Beberapa hal teknis turut menjadi perhatian terhadap pembinaan PPNS di Malut, di antaranya tata cara pengangkatan, pelaporan mutasi, serta penggantian kartu tanda pengenal bagi para PPNS,” ungkapnya.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Budi Argap Situngkir, menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat relevan untuk memperkuat pemahaman dan ketertiban administratif pembinaan PPNS di tingkat daerah.
“PPNS memiliki peran sentral dalam penyidikan sesuai bidang tugasnya. Sehingga sinergi seluruh pihak menjadi penting guna mendorong peran PPNS berjalan sesuai ketentuan,” ujar Argap Situngkir.
Argap Situngkir juga menekankan bahwa hasil kegiatan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun kebijakan ke depan, terutama terkait pembinaan dan pelaporan kinerja PPNS di Malut.
