Salamuddin Daeng: JOKOWI DAN BATUBARA SALAH ARAH
Korandetak.com, Jakarta – Seperti yang dilansir dari catatan tertulis Salamudin Daeng kepada Redaksi, ia menegaskan bahwa Lingkaran Oligarki Batubara di Pemerintahan Jokowi semakin menjauhkan komitmen pemerintah terhadap Conference of the Parties (COP) 21 Paris, yaitu sebuah perjanjian perubahan iklim untuk menekan emisi global. Padahal kesepakatan ini tidak dapat ditarik mundur dan akan mengubah secara mendasar seluruh kebijakan energi global.
“Bagaimana bisa pemerintahan Jokowi tetap bersandar pada batubara? Sementara batubara yang selama ini dikecam dunia karena merupakan sumber pencemaran paling buruk dan merupakan biang kerusakan hutan serta lingkungan di Indonesia, ini malah mau diubah jadi bahan bakar gas melalui gasifikasi batubara.” Tegas Salamuddin,(17/12/2020).
“Gasifikasi akan dilaksanakan bersama perusahaan raksasa yang dimiliki para bandar besar. Perusahaan-perusahaan yang tampak memiliki kedekatan dengan kekuasaan,” lanjutnya.
Perusahaan tersebut antara lain PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebesar 1,2 juta ton per tahun, PT Bukit Asam Tbk 1,4 juta ton, PT Arutmin Indonesia 1,9 juta ton, PT Adaro Energy Tbk 1,4 juta ton, PT Kideco Jaya agung 500 ribu ton, PT Berau Coal Energy Tbk 1,4 juta ton, PT Bahari Cakrawala 1,4 juta ton, PT Mandiri Inti Perkasa 1,4 juta ton, dan PT Tirta Primasakti 1,4 juta ton per tahun.
Gasifikasi batubara jelas menyimpang dan menjauhkan pemerintah Jokowi untuk menurunkan emisi.
Padahal Jokowi telah menandatangani perjanjian paris. Selain itu COP 21 telah diratifikasi menjadi UU (sekarang menuju COP 26). Dengan demikian jika Jokowi tidak melaksanakan maka itu artinya pemerintah melanggar Undang-Undang (UU).
Gasifikasi batubara tidak hanya merusak lingkungan, namun menghasilkan deforestasi jutaan hektar lahan yang akan ditambang bagi keperluan mengeruk batubara.
Gasifikasi batubara juga akan membawa Indonesia menjadi konsumen dan produsen batubara bahan bakar paling kotor dalam sejarah manusia dan eksportir paling besar di dunia yang akan menjadi hinaan bagi Indonesia dimata penduduk dunia.
Para oligarki yang mengangkangi pemerintahan dengan gasifikasi batubara jelas membahayakan Presiden Jokowi sekaligus membahayakan lingkungan dan kehidupan masyarakat. (Red) (*)
