Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Dengan Nama Pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan informasi terbaru terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023 yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Salah satu hal yang menjadi sorotan KPK adalah dugaan upaya penyamaran kepemilikan kendaraan yang telah disita dalam kasus tersebut.
KPK menyebut kendaraan-kendaraan itu tidak terdaftar atas nama Ridwan Kamil, melainkan menggunakan nama orang lain yang diduga merupakan bagian dari lingkaran dekatnya.
Hal ini diungkap langsung oleh Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat memberikan keterangan kepada publik di Jakarta pada hari Jumat, 25 Juli 2025.
“Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya gitu ya,” jelas Asep Guntur.
Menurut Asep, saat ini tim penyidik KPK masih melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut. Mereka belum secara resmi memanggil Ridwan Kamil sebagai saksi, karena proses klarifikasi dan verifikasi data di lapangan masih berlangsung.
Fokus saat ini tertuju pada proses pembuktian aliran dana serta kepemilikan barang bukti yang berkaitan langsung dengan proyek iklan yang tengah diselidiki.
Meskipun demikian, keterlibatan nama Ridwan Kamil dalam kasus ini terus menjadi perhatian publik, mengingat posisinya sebagai mantan kepala daerah yang memiliki pengaruh besar di wilayah Jawa Barat.
Diketahui sebelumnya, penggeledahan terhadap rumah pribadi Ridwan Kamil dilakukan oleh KPK pada hari Senin, 10 Maret 2025.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah kendaraan yang diduga terkait dengan dugaan aliran dana korupsi. Namun hingga hari Sabtu, 26 Juli 2025, atau 138 hari sejak penggeledahan dilakukan, Ridwan Kamil belum juga dipanggil KPK untuk dimintai keterangan.
Di sisi lain, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam perkara yang sama. Di antara mereka terdapat nama-nama penting dalam struktur Bank BJB saat proyek berlangsung.
Beberapa nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK adalah Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, yang berperan sebagai otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan, serta Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK), Widi Hartoto.
Keduanya diduga kuat memiliki peran penting dalam perencanaan hingga eksekusi proyek pengadaan iklan yang menjadi objek penyidikan.
KPK menyatakan bahwa proses penyidikan akan terus berjalan sesuai prosedur, termasuk kemungkinan pemanggilan Ridwan Kamil jika keterangannya diperlukan untuk memperjelas alur kasus.
