Presiden Prabowo Minta Pelayanan Jemaah Haji Dilakukan Transparan dan Akuntabel
Pemerintah melalui Kementerian Haji (Kemenhaj) berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi bagi jemaah Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar penyelenggaraan haji dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kami dari Kementerian Haji tentu harus menyiapkan sedini mungkin, secermat mungkin, dan fokus kami adalah ketepatan waktu, kualitas layanan, perlindungan jemaah, dan tata kelola yang akuntabel, sesuai dengan permintaan dari Presiden bahwa (penyelenggaraan) haji harus dikelola dengan transparan dan akuntabel,” ujar Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, dalam keterangan persnya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (08/01/2026).
Menhaj menekankan bahwa pihaknya tidak hanya menyiapkan aspek teknis tetapi juga memperkuat tata kelola, pengawasan, dan integritas penyelenggaraan haji secara menyeluruh, dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
“Di Kementerian Haji ini kita ditemani dengan berbagai pihak dari luar, dari aparat penegak hukum yang masuk menjadi bagian dari kita. Dari KPK ada yang masuk ke kita, dari Kejaksaan juga ada yang masuk ke kita, semuanya dalam rangka untuk memastikan bahwa proses haji bisa berlangsung dengan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Menhaj menambahkan, prinsip utama penyelenggaraan haji tahun ini menempatkan pelayanan jemaah sebagai prioritas utama, dengan kepastian proses, kepatuhan terhadap regulasi, serta menjunjung tinggi akuntabilitas. Setiap kebijakan diarahkan agar berdampak langsung pada kenyamanan, keselamatan, dan ketenangan jemaah.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan tenang dalam menjalankan ibadah. Termasuk juga kita berharap para jemaah berangkat dalam keadaan kondisi sehat, di sana pun sehat, dan insyaallah pulang ke tanah air dalam keadaan sehat pula dengan kondisi dengan status sebagai haji yang mabrur,” kata Menhaj.
Terkait progres persiapan layanan di Arab Saudi, Menhaj menegaskan bahwa pihaknya mengawal secara intensif penyediaan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi melalui koordinasi erat dengan otoritas Arab Saudi agar layanan sesuai standar, tepat waktu, dan mampu melayani jemaah Indonesia dalam jumlah besar.
“Kita sudah memastikan sebagian besar akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Saudi walaupun belum 100 persen. Transportasi sudah 100 persen, konsumsi sudah 100 persen, akomodasi Madinah sudah 93 persen, akomodasi di Makkah belum terlalu signifikan tapi insyaallah dalam waktu seminggu ini kita pastikan akan bisa segera selesai,” ujarnya.
Sementara di dalam negeri, persiapan penerbangan, asrama, dan embarkasi dilakukan sejak awal melalui koordinasi lintas kementerian, maskapai, serta pengelola bandara. Asrama haji disiapkan untuk memastikan jemaah memperoleh layanan yang tertib, nyaman, dan aman sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
Menhaj menekankan bahwa layanan kesehatan menjadi prioritas utama dengan memastikan pemenuhan istithaah kesehatan, kesiapan tenaga medis, serta sistem layanan kesehatan yang memadai baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.
“Terkait dengan kesehatan ini, layanan medis tetap tidak terlewatkan karena kesehatan para jemaah haji menjadi prioritas kita,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Menhaj kembali menekankan komitmennya untuk melaksanakan pelayanan haji secara profesional dan transparan.
“Terakhir, kami sampaikan bahwa kami berkomitmen menyelenggarakan haji 2026 ini secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan serta perlindungan jemaah,” tandasnya. (DND/UN – Humas Kemensetneg)
