Presiden: APBN 2025, Pilar Penting untuk Menjaga Keberlanjutan dan Kesejahteraan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan menjadi pilar penting untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/08/2024), siang.
“APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang,” kata Presiden.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa APBN 2025 dirancang dengan prinsip “Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan” yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta pemerataan kesejahteraan.
“APBN 2025 dirancang untuk menjaga ”Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan” untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Presiden.
Presiden juga menekankan pentingnya melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan. Menurutnya, desain belanja, pendapatan, dan pembiayaan dalam APBN 2025 harus dirancang fleksibel untuk mengantisipasi ketidakpastian, dan mendukung keberlanjutan pembangunan, khususnya dalam masa transisi pemerintahan.
“Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Kepala Negara memapaparkan strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan serta pemerataan antar-daerah. Salah satu program yang disoroti adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, memberdayakan UMKM, dan mendukung ekonomi masyarakat kecil di daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,” ungkap Presiden.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan keterkaitan antara pendidikan dan dunia usaha, serta pengembangan ekosistem pendidikan yang kondusif. Strategi lainnya termasuk penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi.
“Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat. Kelima, peningkatan permodalan bagi UMKM,” jelas Presiden.
Sementara itu, untuk strategi kebijakan jangka menengah Presiden Jokowi menyampaikan kebijakan diarahkan pada akselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama, dengan mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, program makan bergizi gratis, renovasi sekolah, kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial.
“Kedua, penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, yang rendah emisi, dan berorientasi ekspor. Ketiga, meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia,” papar Presiden.
Keempat, lanjut Presiden Jokowi, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi, khususnya di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas. Kelima, pemantapan implemetasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
“Keenam, peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM,” ucap Presiden.
Ketujuh, Presiden juga menekankan penguatan pertahanan dan keamanan, kemandirian pangan dan energi pada strategi kebijakan jangka menengah.
“Yang kedelapan, penguatan Nasionalisme, Demokrasi, serta penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia,” tandas Presiden.
