Pemda Luar Jawa-Bali Harus Segera Ambil Langkah Efektif Untuk Tekan Penularan
korandetak.com, Jakarta
– Perkembangan peta zonasi risiko minggu ini harus diantisipasi semua daerah. Perkembangannya menunjukkan jumlah daerah zona merah (risiko tinggi) ada 96 kabupaten/kota, zona oranye (risiko sedang) ada 293 kabupaten/kota, zona kuning (risiko rendah) 109 kabupaten/kota dan zona hijau (tidak ada kasus baru/tidak terdampak) ada 16 kabupaten/kota.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut kabupaten/kota zona merah ini masih didominasi daerah dari Pulau Jawa-Bali. Yang perlu dicermati, 27 kabupaten/kota diantaranya dari luar Pulau Jawa-Bali. Dan diminta dengan sangat untuk memperhatikan perkembangan kasus di wilayahnya masing-masing serta menegakkan peraturan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat).
“Segera ambil langkah-langkah efektif dan tepat sasaran untuk menekan penularan agar tidak semakin meningkat seperti di Jawa dan Bali,” ucap Wiku dalam Keterangan Pers Harian PPKM Darurat, Selasa (6/7/2021) secara daring yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Oleh karena itu, Pemda setempat diminta mengantisipasi perkembangan pandemi di wilayahnya. Dengan memastikan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan cukup dan memadai. Sehingga seluruh pasien COVID-19 dapat ditangani dengan baik dan angka kesembuhan dapat meningkat tinggi.
“Yang paling penting adalah berdayakan posko yang telah terbentuk di tingkat desa/kelurahan untuk berkoordinasi dengan berbagai unsur agar penanganan dapat lebih sistematis dan dapat terkendali dengan baik,” jelasnya.
Dan perlu dipahami, bahwa perkembangan peta zonasi risiko harus diperhatikan semua Pemda. Karena zona risiko digunakan untuk melihat masalah pada skala yang lebih luas yaitu 34 provinsi di Indonesia. Kementerian Kesehatan menggunakan leveling 1 – 4 dalam menilai situasi daerah secara spesifik pada indikator transmisi komunitas dan kapasitas respon pada 7 provinsi di Pulau Jawa-Bali.
Selain itu, pengkategorian daerah menggunakan warna merah, oranye, kuning dan hijau dalam zonasi risiko sesuai konsensus internasional terkait kebencanaan. Indikator yang digunakan ialah indikator epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.
Daftar 27 Kabupaten/Kota Zona Merah Non Jawa-Bali
Aceh:
Banda Aceh dan Aceh Tengah
Bengkulu:
Bengkulu
Jambi:
Batanghari
Kalimantan Barat:
Singkawang, Pontianak, Waringin Timur dan Kota Palangkaraya
Kalimantan Tengah:
Balikpapan, Samarinda dan Bontang
Kepulauan Riau:
Tanjung Pinang, Batang dan Bintan
Lampung:
Bandar Lampung, Lampung Utara dan Pring Sewu
Maluku:
Ambon
Maluku Utara:
Ternate
Papua Barat:
Fakfak
Sulawesi Tenggara:
Kota kendari dan Konawe
Sumatera Barat:
Padang Pariaman dan Bukit Tinggi
Sumatera Selatan:
Lahat, Musi Banyuasin dan Palembang
*
sumber : covid19.go.id
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut kabupaten/kota zona merah ini masih didominasi daerah dari Pulau Jawa-Bali. Yang perlu dicermati, 27 kabupaten/kota diantaranya dari luar Pulau Jawa-Bali. Dan diminta dengan sangat untuk memperhatikan perkembangan kasus di wilayahnya masing-masing serta menegakkan peraturan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat).
“Segera ambil langkah-langkah efektif dan tepat sasaran untuk menekan penularan agar tidak semakin meningkat seperti di Jawa dan Bali,” ucap Wiku dalam Keterangan Pers Harian PPKM Darurat, Selasa (6/7/2021) secara daring yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Oleh karena itu, Pemda setempat diminta mengantisipasi perkembangan pandemi di wilayahnya. Dengan memastikan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan cukup dan memadai. Sehingga seluruh pasien COVID-19 dapat ditangani dengan baik dan angka kesembuhan dapat meningkat tinggi.
“Yang paling penting adalah berdayakan posko yang telah terbentuk di tingkat desa/kelurahan untuk berkoordinasi dengan berbagai unsur agar penanganan dapat lebih sistematis dan dapat terkendali dengan baik,” jelasnya.
Dan perlu dipahami, bahwa perkembangan peta zonasi risiko harus diperhatikan semua Pemda. Karena zona risiko digunakan untuk melihat masalah pada skala yang lebih luas yaitu 34 provinsi di Indonesia. Kementerian Kesehatan menggunakan leveling 1 – 4 dalam menilai situasi daerah secara spesifik pada indikator transmisi komunitas dan kapasitas respon pada 7 provinsi di Pulau Jawa-Bali.
Selain itu, pengkategorian daerah menggunakan warna merah, oranye, kuning dan hijau dalam zonasi risiko sesuai konsensus internasional terkait kebencanaan. Indikator yang digunakan ialah indikator epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.
Daftar 27 Kabupaten/Kota Zona Merah Non Jawa-Bali
Aceh:
Banda Aceh dan Aceh Tengah
Bengkulu:
Bengkulu
Jambi:
Batanghari
Kalimantan Barat:
Singkawang, Pontianak, Waringin Timur dan Kota Palangkaraya
Kalimantan Tengah:
Balikpapan, Samarinda dan Bontang
Kepulauan Riau:
Tanjung Pinang, Batang dan Bintan
Lampung:
Bandar Lampung, Lampung Utara dan Pring Sewu
Maluku:
Ambon
Maluku Utara:
Ternate
Papua Barat:
Fakfak
Sulawesi Tenggara:
Kota kendari dan Konawe
Sumatera Barat:
Padang Pariaman dan Bukit Tinggi
Sumatera Selatan:
Lahat, Musi Banyuasin dan Palembang
*
sumber : covid19.go.id
