Pastikan Peralihan Pemerintahan Berjalan Mulus, Jokowi-Prabowo Diminta Bentuk Kabinet Kolaboratif
JAKARTA – Pemerintahan kolaboratif antara pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto diharapkan segera terbentuk.
Hal itu disampaikan salah satu pendiri Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, Yoega Diliyanto, dalam pernyataan resminya pada awak media, Sabtu (6/4/2024).
Menurut Yoega, pemerintahan kolaboratif diperlukan karena saat ini kita sudah masuk dalam masa transisi antara pemerintahan Jokowi yang akan segera berakhir dengan pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan terbentuk.
Ia menambahkan, masa transisi itu menjadi penting untuk menciptakan kesinambungan antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo Subianto kelak.
Salah satu yang dibutuhkan dalam masa transisi ini adalah terbentuknya kabinet kolaboratif, yang disusun oleh Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto.
“Diperlukan pemerintahan kolaboratif, yakni satu susunan kabinet yang akan dipimpin oleh Prabowo-Gibran, sekaligus smart landing untuk pemerintahan saat ini,” ujar Yoega pada awak media.
Yoega menambahkan, kabinet kolaboratif itu juga berfungsi agar peralihan pemerintahan Jokowi ke Prabowo bisa dilalui dengan mulus
Menurut Yoega, ada sejumlah kementerian dan lembaga negara yang mesti diberi perhatian khusus dalam kabinet kolaboratif.
“Jadi setelah resmi dilantik menjadi presiden pada Oktober 2024 mendatang, Prabowo dan jajarannya bisa langsung tancap gas menjalankan roda pemerintahan,” ujar mantan aktivis 98 ini.
Hal lain yang membuat kabinet kolaboratif terasa penting adalah adanya perhelatan pilkada serentak yang dimulai pada November 2024, atau sebulan setelah presiden dilantik
Yoega mengatakan, ajang pilkada yang dilakukan secara serentak memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, sebab rawan dengan konflik.
Ia menjabarkan, setidaknya ada tiga potensi yang mesti diantisipasi pemerintahan kolaboratif, terkait pilkada serentak.
Pertama, hal-hal yang menyangkut keamanan dalam negeri, lalu kepastian pasokan kebutuhan pangan rakyat, termasuk jalur distribusinya, dan terakhir pentingnya strategi jangka pendek untuk mengamankan pasokan energi bagi rakyat.
Dan menurut dia, perhatian terhadap tiga hal di atas tidak akan maksimal, jika roda pemerintahan baru berjalan pada Oktober 2024.
“Pilkada serentak memerlukan sinkronisasi yang baik antara pusat dan daerah, karena itu pemerintahan yang akan datang harus mulai dilibatkan sebelum Oktober 2024,” ungkap Yoega.
Dan waktu yang paling tepat untuk membentuk pemerintahan dan kabinet kolaboratif, menurut Yoega adalah pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa PIlpres 2024.
“Kabinet versi Prabowo setidaknya sudah harus terbentuk paska putusan MK, sejauh ini persidangan di MK sulit untuk mengubah perolehan hasil suara yang selisihnya sangat jauh,” pungkasnya.
