Lapas Perempuan Tangerang Ikuti Rapat Percepatan Kepemilikan Tanda Tangan Elektronik
Tangerang, (9/9). Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang turut serta dalam rapat percepatan kepemilikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi bagi Pejabat Perbendaharaan Negara pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Rapat ini diadakan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertempat di Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang. Kegiatan ini juga diadakan secara virtual melalui aplikasi Zoom.
Rapat ini diikuti oleh berbagai perwakilan dari satuan kerja di bawah Kemenkumham, termasuk tim dari Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat implementasi TTE yang tersertifikasi guna meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan administrasi belanja pegawai.
Kasubag Tata Usaha Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang menyampaikan bahwa kepemilikan TTE tersertifikasi merupakan langkah penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. “Kami sangat mendukung percepatan implementasi TTE tersertifikasi. Hal ini sejalan dengan upaya kami untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi keuangan, khususnya dalam pengelolaan belanja pegawai,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, para peserta mendapatkan pemaparan mengenai pentingnya TTE dalam sistem keuangan instansi, prosedur pendaftaran dan aktivasi TTE, serta manfaat yang dapat diperoleh dalam pengelolaan administrasi keuangan. PUSDATIN Kemenkumham juga memberikan panduan teknis dan menjawab berbagai pertanyaan dari peserta terkait penggunaan TTE pada SAKTI.
PUSDATIN Kemenkumham menekankan bahwa penerapan TTE tersertifikasi adalah bagian dari upaya modernisasi sistem administrasi dan keuangan di lingkungan Kemenkumham. Dengan adanya TTE, diharapkan dapat mengurangi penggunaan dokumen fisik, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan keamanan data.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen Kemenkumham untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Kepemilikan TTE tersertifikasi diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam berbagai proses administrasi, termasuk dalam penandatanganan dokumen dan pengajuan laporan keuangan.
