Ketum KERIS: Jamin Pangan Rakyat, Negara Ambil Tata Kelola Kebutuhan Pokok Dari Pasar Bebas
Jakarta,- Kenapa beras langka dan mahal? Demikian pula kerap terjadi pada minyak goreng, serta kebutuhan pokok lainnya. Banyak varian jawaban dari berbagai kalangan, dari pejabat pemerintah, pengamat dan pelaku ekonomi rakyat. Namun penyebab mendasarnya adalah ketersediaan dan harga pangan dilepas ke pasar bebas sejak era reformasi 1998 hingga 2024. Atau negara tidak totalitas jamin pangan rakyat akibat dilempar ke pasar bebas, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), Jakarta, 13/3/2024.
Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh yang sudah 13 tahun sejak 2011dedikasikan diri mendampingi pelaku ekomomi rakyat UMKM menegaskan, tahun 1984 Indonesia catatkan diri swasembada beras dengan produksi 25,8 juta ton per tahun, keluar dari importir beras terbesar dunia 1967-1970-an.
Tanpa ada maksud lain, hal tersebut terjadi karena negara totalitas hadir bahkan swasembada pangan dijadikan nilai tawar dan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Kunci keberhasilan tersebut adalah kebijakan atas pola dan strategi dalam komunikasi dan kerjasama antar pihak berjalan baik, penggunan satu data integrasi, dan adanya otoritas penuh kepada BULOG dalam pengendalilan dan tata kelola ketersediaan dan harga pangan, serta importir tunggal guna limitasi mafia kartel pangan.
Preseden baik 1984 tentunya bukan hal buruk atau haram dijadikan pijakan dalam upaya wujudkan kembali swasembada, stalibilitas ketersediaan dan harga pangan di Indonesia ke depan. Tentunya tetap dengan mengelaborasi perubahan dan dinamika lingkungan yang ada.
Tak ada jalan lain bagi Indonesia ditengah ancaman krisis pangan dan ketidakpastian global saat ini, kecuali negara hadir totalitas, negara mengambil alih kembali tata kelola kebutuhan pangan rakyat dari pasar bebas. Negara harus kendalikan dan memaksa seluruh pemangku kepentingan disektor pangan wujudkan swasembada, serta stabilitas ketersediaan dan harga pangan di Indonesia.
Selaku Ketua Umum KERIS berpandangan, otoritas negara diamanahkan satu pintu, semisal Badan Urusan Pangan dan Logistik RI bertanggubjawab langsung ke Presiden RI. Yaitu sebagai penyatuan lembaga negara (termasuk Bulog, Bapanas), serta BUMN yang terkait langsung dan tidak langsung dengan sektor kebutuhan pangan rakyat. Lebih dari itu, harus gunakan satu data, yaitu data integrasi yang disepakati.
Dengan demikian, pola dan strategi, komunikasi dan kerjasama para pihak dapat berjalan baik, efektif dan efisien sehingga swasembada, serta stabilitas ketersediaan dan harga pangan bisa diwujudkan. Sebagai negara kepulauan terbesar, terkaya dan tersubur didunia, Indonesia mampu asal mau, imbuh Ketua Umum APKLI Perjuangan mantan Pembantu Rektor Undar Jombang Jatim.
Kenapa beras di Indonesia, juga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya bisa langka dan mahal? Penyebab utamanya adalah pasar bebas yang kendalikan ketersediaan dan harga pangan. Oleh karena itu, sekali lagi, harus diambil alih secara totalitas oleh negara dari pasar bebas, pungkas lelaki sahaja putra asli pinggir utara sungai Brantas pelosok kampung Mojokerto Jawa Timur yang terinspirasi tembang Lir Ilir Sunan Kalijogo
