Kemenkumham Jabar Sabet Penghargaan Pada Rakor Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024
Jakarta – Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Jabar Itun Wardatul Hamro hari ini (Senin, 27/11/2023) mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 BPSDM Hukum dan HAM yang diselenggarakan di JS Luansa Hotel Kuningan Jakarta Selatan 26-28 November 2023. Rakor Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 BPSDM Hukum dan HAM dihadiri Menkumham R.I Yasonna H. Laoly, Wamenkumham R.I Eddy O.S. Hiariej, Pimpinan Tinggi Madya, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Administrasi seluruh Indonesia.
Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 BPSDM Hukum dan HAM bertujuan : 1. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023. 2 Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 tentang pengembang kompetensi pegawai Kemenkumham. 3 Memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi dan membangun ASN Berkualitas.
Kepala BPSDM Kemenkumham Iwan Kurniawan menyampaikan Output dari pelaksanaan Rapat Koordinasi ini adalah menghasilkan Rekomendasi Rencana Kerja Pelatihan dan Penilaian Kompetensi Tahun 2024, Sebagai Rencana Aksi BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2024 dan Merupakan Peta Jalan penilaian Kompetensi dan Pelatihan SDM Kemenkumham.
Pada kesempatan yang sama diserahkan Piagam Penghargaan kepada Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung Kanwil Kemenkumham Jabar atas nama Tri Prasetyo atas predikat memuaskan dengan nilai 92.08 kategori Peserta Pelatihan JFT Ahli Muda Pembimbing Kemasyarakatan.
Menkumham R.I Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan Organisasi harus Dinamis dalam mengantisipasi dinamika lingkungan strategis Global maupun Regional yang sangat cepat dan kompetitif. Selain itu dituntut mampu beradaptasi (adaptif), memiliki SDM yang bertalenta dan proses bisnis yang cepat. Untuk memenuhi prinsip dinamis organisasi tersebut maka pembangunan SDM merupakan titik tumpuan (pivot) utama sekaligus pondasi dalam berkompetisi dengan negara lain.
SDM yang tertinggal dalam kemampuan dan kapasitas akan kalah dalam daya saing sehingga tidak mampu atau kalah berkompetisi dengan SDM negara-negara maju. Syarat fondasi bagi negara Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, yaitu pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan, dan ini menjadi komitmen pemerintah.
Dalam rangka peningkatan kinerja tugas pokok dan fungsi, BPSDM Hukum dan HAM perlu melakukan evaluasi kinerja dan membangun peta jalan pengembangan kompetensi yang memuat rencana secara detail dengan indikator terarah dan target tertentu guna mencapai tujuan yang ditetapkan melalui Rapat Evaluasi Kinerja BPSDM Hukum dan HAM.
Melalui Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja BPSDM Hukum dan HAM ini juga diberikan apresiasi kepada Kantor Wilayah atas atensinya di dalam merespon program-program penilaian dan pengembangan kompetensi serta penghargaan pada 23 lembaga Pendidikan terpilih di seluruh indonesia yang telah bekerjasama dengan BPSDM Hukum dan HAM dalam pelaksanaan akselerasi Pelatihan Struktural kepemimpinan Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah peserta 1.781 orang.
