Kemenkum Malut Laksanakan Evaluasi PBH, Pastikan Layanan Hukum Berkualitas dan Tepat Sasaran
Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemberi Bantuan Hukum (PBH) secara daring, Kamis (12/11). Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum sekaligus memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pengolahan serta analisis hasil survei kepuasan penerima bantuan hukum pada aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM). Hasil survei tersebut menjadi bahan penilaian terhadap kualitas layanan masing-masing PBH sekaligus dasar dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan bantuan hukum di wilayah Maluku Utara.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menegaskan bahwa pemanfaatan aplikasi SIDBANKUM menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan layanan bantuan hukum semakin transparan, terintegrasi, dan berbasis digital.
“Kita ingin memastikan bahwa layanan bantuan hukum kepada masyarakat telah terintegrasi melalui aplikasi SIDBANKUM. Dengan demikian, masyarakat juga dapat mengetahui bahwa sistem pelayanan di Kementerian Hukum saat ini terus dikembangkan melalui digitalisasi,” ujar Topan saat memberikan arahan.
Lebih lanjut, Kakanwil Topan mengajak seluruh jajaran dan Pemberi Bantuan Hukum agar semakin responsif terhadap perkembangan transformasi digital serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Senada, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, juga menambahkan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.
“Pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan hukum ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan layanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami juga mendorong agar kualitas layanan terus ditingkatkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat kurang mampu,” ungkap Mia.
Sementara itu, Analis Hukum Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Panitia Pengawas Daerah (Panwasda), Anita Safitri, menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan penerima bantuan hukum guna memperoleh gambaran secara langsung mengenai pelaksanaan layanan yang telah diberikan oleh masing-masing PBH.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memastikan masyarakat penerima bantuan hukum, khususnya masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang membutuhkan, memperoleh layanan secara tepat, optimal, serta sesuai dengan hak-haknya.
Penilaian dilakukan melalui survei kepuasan penerima bantuan hukum menggunakan kuesioner pada aplikasi SIDBANKUM dengan tiga indikator utama, yakni kualitas prosedural, kualitas informasi, dan kualitas interpersonal.
Adapun lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi meliputi Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Malut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara Cabang Halmahera Selatan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula, Yayasan Yustisia Malut, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Adin Cabang Halmahera Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara, serta Yayasan Yustisia Cabang Halmahera Barat.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Malut telah melaksanakan pemantauan terhadap kualitas penyelenggaraan layanan bantuan hukum melalui survei kepuasan penerima bantuan hukum pada aplikasi SIDBANKUM. Dari hasil pemantauan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat pembinaan dan pengawasan PBH, juga mendorong peningkatan kualitas layanan yang profesional, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu berjalan optimal di wilayah.
