Ramadan Mendekat, BULOG Perkuat Peran Jaga Stabilitas Harga dan Stok Pangan Strategis
Perum BULOG menegaskan komitmennya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan strategis menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada 3 Februari.
RDP ini dihadiri jajaran Direksi Perum BULOG bersama Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Direktur Utama PT RNI/ID FOOD.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, S.E., dan membahas kesiapan pemerintah serta BUMN pangan dalam mengamankan stok, pasokan, dan harga pangan jelang Ramadan.
Dalam forum tersebut, Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas langkah pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, dan ID FOOD, dalam menjaga pasokan dan harga pangan tetap terkendali.
Komisi IV juga menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan secara konsisten, tepat sasaran, dan berkelanjutan, terutama selama periode HBKN.
Komisi IV DPR RI juga meminta optimalisasi pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Program Gerakan Pangan Murah sebagai instrumen utama pengendalian harga, terutama di wilayah rawan pasokan dan daerah terdampak bencana.
Selain itu, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, BUMN pangan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dinilai penting untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit dan menekan disparitas harga antarwilayah.
Dalam forum tersebut, Komisi IV juga meminta Pemerintah melalui Perum BULOG untuk segera merealisasikan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng/Minyakita pada Februari dan Maret 2026.
Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan BULOG dalam melaksanakan seluruh penugasan pemerintah, baik dalam penyaluran bantuan pangan maupun pengamanan harga minyak goreng MinyaKita di tingkat konsumen.
Terkait distribusi minyak goreng melalui skema Domestic Market Obligation (DMO), Rizal menjelaskan bahwa alokasi DMO sebesar 30 persen dari total pasokan nasional dibagi kepada BUMN pangan, dengan porsi 70 persen untuk BULOG, 20 persen ID FOOD, dan 10 persen Agrinas Palma.
