Kemensetneg Ajak Generasi Muda Semarakkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Peresmian Logo dan Tema HUT ke-80 Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto dan Penyampaian rangkaian kegiatan dalam rangka HUT RI oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro menandai semarak bulan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya ini menjadi ajakan bagi masyarakat Indonesia untuk bersama-sama merayakan hari kemerdekaan sekaligus merenungi kembali visi dan misi Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bersama dengan Menteri Sekretaris Negara yang juga merupakan Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional berupaya untuk terus meningkatkan keterlibatan publik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuka kembali ruang dialog interaktif dengan mahasiswa dari dua universitas, yakni Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, pada Rabu (6/8), di Gedung Krida Bhakti, Jakarta.

Dalam forum tersebut, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensetneg, Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. tampil sebagai pembicara kunci. Ia menyampaikan bahwa HUT ke-80 RI merupakan momentum bagi masyarakat Indonesia untuk kembali bersatu untuk membangun Bangsa. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemerintah terus berupaya membangun Indonesia dengan program-program prioritas yang sudah dijalankan.

“Pemerintah telah mencanangkan program-program utama, seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai perwujudan inisiatif pemerintah untuk mendorong Indonesia untuk bergerak maju. Program ini merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang pemerintah sadari kepentingannya, sehingga kedepannya akan terus ditingkatkan,” ungkap Yuli dalam paparannya.

Meskipun begitu, ia menyampaikan bahwa masyarakat perlu menyampaikan masukan, kritikan, dan saran yang membangun agar program-program dimaksud dapat terus berkembang di masa depan. Semangat bersatu yang diangkat pada tema HUT RI merupakan ajakan untuk bersama membentuk kebijakan yang selaras dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kepada para mahasiswa, Yuli menyebutkan bahwa mahasiswa dapat berperan dalam menyampaikan aspirasi yang membangun dan transformatif.

“Kementerian Sekretariat Negara memiliki Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, yang salah satu fungsinya adalah menangani aspirasi dan pengaduan masyarakat. Ini lebih dari sekadar pengelolaan aspirasi, namun kami melihat pentingnya pertemuan langsung semacam ini, di mana mahasiswa dapat berdialog, menyampaikan pandangan kritis, sekaligus memahami dinamika pengambilan kebijakan secara kontekstual” ujar Yuli menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, menyampaikan bahwa dalam konteks peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara melalui Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Hari-Hari Besar Nasional memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh rangkaian acara berjalan khidmat, tertib, dan penuh makna.

Peran tersebut mencakup koordinasi lintas kementerian/lembaga, penyediaan dukungan teknis penyelenggaraan seremoni, hingga penyiapan substansi pidato kenegaraan Presiden agar pesan yang disampaikan selaras dengan visi pembangunan nasional.

Dalam semangat tersebut, Eddy juga mengajak para mahasiswa dan generasi muda untuk ikut menyemarakkan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, bukan sekadar sebagai seremoni tahunan, melainkan sebagai momentum refleksi dan aksi kolektif untuk berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.

“Kita akan menyambut 80 tahun kemerdekaan bangsa ini. Mari jadikan momen ini sebagai titik tolak untuk membangun semangat baru. Semangat perjuangan, semangat pengabdian, dan semangat untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh,” ajaknya.

Eddy menambahkan, bahwa untuk menggapai cita-cita kemerdekaan, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Program-program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, hingga penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan  Merah Putih.

Menurutnya, keempat program ini merupakan ikhtiar konkret Presiden Prabowo dalam menjawab tantangan struktural bangsa, terutama dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan anak-anak Indonesia, dan membangun sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di era global.

“Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, hingga Koperasi Desa Merah Putih merupakan wujud nyata dari keberpihakan Presiden Prabowo terhadap rakyat. Tujuan utamanya jelas, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesehatan anak bangsa, serta membangun SDM unggul untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Eddy.

Sejalan dengan upaya membangun SDM unggul tersebut, pemahaman tentang pentingnya pembiayaan negara yang berkelanjutan juga menjadi hal yang krusial. Dalam konteks inilah, peran pajak sebagai instrumen vital pembangunan nasional turut ditekankan dalam sesi diskusi.

Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas, Kementerian Keuangan, Ani Natalia, S.E., M.Ec., CPS, MPR menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dibutuhkan kontribusi yang kuat dari seluruh elemen bangsa, termasuk generasi muda, dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara melalui kesadaran pajak

“Pajak adalah milik kita bersama. Tagline #UangKita kami dorong agar masyarakat merasa memiliki dan memahami bahwa setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” jelas Ani.

Dari pihak akademisi, Pipi Susanti, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, menyampaikan apresiasi tinggi atas kesediaan Kemensetneg menerima kunjungan mahasiswa. Menurutnya, kunjungan ini merupakan salah satu sarana penting untuk memperluas cakrawala mahasiswa mengenai praktik tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek hukum.

“Mahasiswa tidak bisa hanya belajar dari ruang kelas. Mereka perlu melihat langsung bagaimana kebijakan disusun dan diimplementasikan oleh institusi pemerintah, terutama Kemensetneg yang memiliki posisi strategis dalam pembuatan produk hukum,” imbuh Pipi.

Sementara itu, Tri Rapiq Laoga, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, menggarisbawahi bahwa kunjungan ini menjadi sebuah forum nyata penyampaian gagasan dan masukan mahasiswa terhadap isu-isu strategis bangsa.

“Kami ingin agar pertemuan ini menjadi ruang dialog yang berkelanjutan. Masukan dari mahasiswa seharusnya menjadi bagian dari proses pencarian solusi oleh pemerintah, karena kami percaya kolaborasi akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang dinamis dan penuh antusiasme. Banyaknya pertanyaan kritis yang diajukan peserta mulai dari arah kebijakan nasional, transparansi tata kelola, hingga peran generasi muda dalam pembangunan menunjukkan bahwa mahasiswa hari ini tidak sekadar hadir sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari agen perubahan yang membawa kemajuan bangsa menyongsong delapan dekade Kemerdekaan Republik Indonesia.