Tim Kompolnas RI Pantau Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Polda Bengkulu
BENGKULU – Tim Kompolnas RI yang dipimpin H Mohammad Dawam, SHI, MH, didampingi Kompol Mardonna Lamtio, SPd, MM, dan Mas’udi, SAB, MAP dari Sekretariat Kompolnas, melakukan kunjungan kerja ke Polda Bengkulu pada Senin (20/5/2024).
Kunjungan ini dalam rangka pemantauan persiapan pengamanan Pilkada serentak 2024 serta peninjauan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bengkulu.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Kompolnas menerima paparan rencana pengamanan Pilkada serentak 2024 yang disampaikan oleh Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Agus Salim.
Turut hadir dalam acara ini Irwasda Kombes Pol Asep Teddy Nurrasyah, SIK, MMI, Karo SDM Kombes Pol Achmad Muchtarom, SSos, MH, Kabag Binops Biro Ops AKBP Hendri, Dirsabhara Kombes Pol Rahmad Hidayat, SS, Dirkrimum Kombes Pol Fahmi Arifrianto, SH, SIK, MH, MSi, Dirintelkam Kombes Pol Dicky Hendarsono, S IK, M Si, Karorena Kombes Pol Widaryanto, dan Kabid Humas Kombes Pol Anuardi, S IK, MSi, CPHR.
Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Bengkulu mengemukakan harapan agar jumlah peserta didik di SPN Polda Bengkulu dapat ditingkatkan.
“Kami berharap ada kebijakan penambahan peserta didik setiap tahunnya. Saat ini SPN kami menampung 170 siswa, namun kapasitas maksimal adalah 300 siswa. Kami berharap kuota bintara ini dapat diproyeksikan untuk penempatan di seluruh wilayah hukum Polda Bengkulu,” ujar Wakapolda.
Anggota Kompolnas, Mohammad Dawam, memberikan apresiasi tinggi terhadap pendekatan preventif yang dilakukan Dirkrimum Polda Bengkulu dalam mencegah tindak pidana pemilu melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat.
“Pendekatan pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan kejahatan adalah salah satu ciri model Kepolisian Modern. Oleh karenanya, saya mengapresiasi tinggi atas hal tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Dirintelkam Kombes Pol Dicky Hendarsono menyoroti potensi konflik sosial terkait jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah tapal batas beberapa kabupaten di Bengkulu.
Menurutnya, potensi konflik sosial ini perlu dicarikan solusi agar tidak menimbulkan perselisihan horizontal pasca Pilkada.
“Potensi konflik sosial di masyarakat bawah terasa lebih tajam akibat sengketa Pilkada dibandingkan dengan sengketa Pilpres yang cenderung terkonsentrasi pada elite,” terangnya.
Polda Bengkulu telah melakukan berbagai persiapan untuk pengamanan Pilkada, mulai dari rapat persiapan, kegiatan latihan, pemantauan setiap tahapan, penunjukan anggota yang terlibat pengamanan, hingga rencana evaluasi.
Dalam pertemuan ini, Mohammad Dawam juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan komunikasi antarlembaga, termasuk KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, PTUN, PT TUN, Komisi Penyiaran Daerah, hingga Komisi Informasi Provinsi.
Semua pihak diharapkan dapat bekerja sinergis dan kolaboratif untuk mewujudkan Pilkada serentak yang aman, damai, dan kondusif di Bengkulu. (*)
