Hilman: Indonesia Butuh Generasi Muda Melek Politik

Korandetak.com, Jakarta– Anak-anak muda penerus bangsa, sudah saatnya mengetahui dan memahami perihal etika dan tata krama dari Demokratisasi di Indonesia, tegas Hilman Ismail Merareum, SE Ketua Umum Generasi Muda Pembangunan Indonesia(GMPI), pada acara pembukaan Mukernas II dan Webinar GMPI, lantai III kantor DPP PPP,(10/12/2020).

Dalam acara yang bertemakan, Menakar Kualitas Demokrasi yang Ditinjau dari Revisi Undang-Undang Pemilu, Hilman sebagai kader muda partai politik yang tergabung dalam GMPI, menegaskan bahwa GMPI harus melek politik, karena arahan dari Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa sebagai Pelaksana Tugas (PLT), yang memberi mandat pada organisasi sayap atau badan otonom (Banom) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“GMPI, sebagai salah satu organisasi sayap PPP, harus melakukan kerja-kerja electroral, tentang bagaimana Menyusun strategi dimasa-masa yang akan datang secara taktis, strategis dan masif,” ucap Hilman.

Oleh karena itu, “kita harus faham betul Undang-undang nomor VII tahun 2017, tentang bagaimana rule of the game nya, bagaimana kita akan berkompetisi di situ,” ujar Hilman

GMPI sebagai badan otonom di PPP tentunya adalah Insan politisi, dan insan aktivis muda yang punya kemampuan itelektualitas apalagi GMPI sebagai Center of Excellence dari PPP, yang mana kader intelektualnya punya cluster tersendiri dengan gaya GMPI.

Dimana irisan-irisan GMPI punya cakupan yang luas networknya, karena banyak kader-kader GMPI yang sekarang sudah duduk di Parlemen, karena pilihan partai politikya berbeda dan akhirnya dia meniti karir di partai politik lain, sebagai pilar demokrasi.

“Tetapi, hal tersebut tidak menjadikan sekat diantara kita sesama kader GMPI, hal itu kita manfaatkan betul jadi sebuah networking silaturahmi dengan kerja-kerja intelektualitas, mengenai bagaimana mengkaji sebuah persoalan dimana aturan-aturan main dalam sebuah system demokratisasi di Indonesia,” beber Hilman.

Ketika Hilman ditanya tentang bagaimana dengan system demokrasi yang ada saat ini di Indonesia, ia menuturkan bahwa Indonesia ini sebagai negara yang sedang berkembang, kalau diukur dengan negara-negara maju, jelas masih jauh panggang dari api tentang proses-proses Demokrasinya. Tapi negara-negara yag sudah maju pun tidak luput dari kelemahan-kelemahan.

“Inti dari aturan main itu, adalah aturan yang ditulis dan dibuat oleh manusia, setiap manusia pasti ada kesalahan. Tetapi untuk menggapai cita-cita bahwa manusia yang hidup dinegara tertentu punya aturan tertentu itu tidak bisa dinafikkan. Tidak dinafikkan juga kita punya sejarah Panjang pada proses demokrasi dimana dulu kita punya partai politik, lalu kemudian difungsikanya partai-partai menjadi tiga partai politik lalu kemudian setelah reformasi Kembali dipecah lagi, ini adalah sebuah perjalanan. Nah perjalan ini bagi sebuah bangsa adalah keniscayaan, jadi tidak bisa dipisahkan antara hukum dengan politik dan politik dengan hukum,” jelas Hilman.

Alhamdulillah, ucap Hilman, di webinar ini juga ada Pak Asrul Sani, selaku Sekjen DPP PPP yang konsen juga serius melihat undang-undang pemilu ini apalagi beliau adalah orang hukum. “Memang menjadi perhatian khusus tentang proses demokrasi ini, tandanya GMPI sudah melakukan hal ini dari awal Ketika disandingkan dengan Banom yang lain. GMPI sudah memulai dengan selangkah lebih maju didepan untuk menelaah juga menakar kualitas demokrasi ditinjau dari undang-undang ini.” Ungkapnya

Dirinya merasa penting dilakukan rangkaian-rangkaian diskusi, webinar, pertemuan, seperti. Yang dilakukan sekarang ini, sambal menunjukan daya intelektual kader GMPI. “GMPI mempunyai peranan penting untuk memberikan masukan-masukan yang sudah didengar langsung oleh Pak Sekjen, insya Allah bisa menjadi kajia Bersama di Mukhtamar, agar PPP dapat Kembali besar dan dapat mengulang Kembali kejayaannya dan GMPI siap mencetak kader-kader muda potensialnya untuk PPP” pungas Hilman. (rv)